1595114

Fu Zhenghua: mantan menteri kehakiman China dipenjara karena korupsi

Gadunslot88 – Fu mengaku bersalah pada Juli karena menerima hadiah dan uang sebesar 117 juta yuan ($14,7 juta; $16,5 juta) untuk keuntungan pribadi.

Pada hari Kamis, pengadilan di Changchun memberinya hukuman mati untuk diubah menjadi penjara seumur hidup setelah dua tahun.

Keyakinannya datang di tengah tindakan keras yang tiba-tiba terhadap para pejabat menjelang kongres penting Partai Komunis bulan depan.

Partai yang berkuasa di China mengadakan acara tersebut setiap lima tahun sekali dan kali ini Presiden Xi Jinping diperkirakan akan diberikan masa jabatan ketiga yang bersejarah dan mengkonsolidasikan kekuasaannya.

Baca juga : Mantan Ibu Negara Malaysia Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda 3 Triliun Rupiah

Penahanan Fu pada hari Kamis mengikuti hukuman tiga mantan kepala polisi provinsi lainnya minggu ini. Keempat pria itu tidak hanya dituduh melakukan korupsi tetapi juga tidak setia kepada Xi.

Mereka semua diduga telah menjadi bagian dari lingkaran politik yang dipimpin oleh mantan tokoh keamanan lainnya, Sun Lijun. Sun, yang saat ini sedang menunggu hukumannya, dikatakan telah menciptakan faksi politiknya sendiri dengan membantu mengangkat pejabat lain di aparat keamanan.

Peringatan yang jelas dari Xi meninggalkan pertanyaan

Dari perspektif tertentu, seharusnya tidak mengherankan bahwa kita melihat pengumuman ruang sidang yang dramatis menjelang musim politik penting di China. Xi Jinping diperkirakan akan tetap berkuasa, melewati masa jabatan 10 tahun aslinya, dan seperti politisi mana pun, dia mungkin ingin menopang kekuatan dan popularitasnya.

Dengan menjatuhkan kelompok pejabat yang dianggap tidak loyal kepadanya, Xi mengirimkan peringatan yang jelas kepada anggota partai lain atau pebisnis yang mungkin merasa kurang antusias dengan kelanjutan pemerintahannya.

Media pemerintah China menyuarakan gagasan bahwa semua mantan pejabat senior yang dijatuhi hukuman minggu ini adalah bagian dari geng yang memperdagangkan seks, kekuasaan, dan uang. Kisah mereka telah muncul dalam film dokumenter seperti “Zero Tolerance”, yang menampilkan detail menarik yang biasanya dapat ditemukan di opera sabun.

Untuk negara yang lelah dengan lebih dari dua tahun protokol “Nol Covid” yang ketat dan penurunan ekonomi terburuk dalam beberapa dekade, mungkin Xi Jinping dan rekan-rekannya berpikir ini akan menjadi gangguan yang disambut baik. Namun beberapa orang mungkin mempertanyakan mengapa, 10 tahun kemudian, tingkat tertinggi Partai Komunis China masih bergulat dengan pejabat yang curang.

Xi Jinping terkenal berjanji untuk membunuh “harimau dan lalat”, yang berarti kader korup di semua tingkat partai. Pasti publik bertanya-tanya, ‘harimau’ itu sudah musnah?

Kasus Fu adalah di antara beberapa yang telah dibahas secara luas. Dia adalah menteri kehakiman Tiongkok dari 2018 hingga 2020, setelah kariernya meningkat dari seorang polisi menjadi wakil kepala Kementerian Keamanan Publik Tiongkok.

Dia telah memimpin beberapa investigasi tingkat tinggi terhadap politisi korup – termasuk penyelidikan yang menjatuhkan Zhou Yongkang, salah satu pejabat paling berkuasa dalam beberapa tahun terakhir untuk dihukum karena penyuapan.

Tetapi pada Oktober tahun lalu, pengawas internal partai mengumumkan sedang menyelidiki Fu karena “pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum nasional”.

Dia diberhentikan dari jabatan publik dan kemudian pada bulan Maret tahun ini dikeluarkan dari Partai Komunis. Dia ditangkap sebulan kemudian atas tuduhan korupsi.

Jaksa mengatakan dia memanfaatkan wewenangnya untuk mencari keuntungan bagi orang lain dan dirinya sendiri dalam kontrak bisnis, posisi resmi, dan bahkan kasus hukum. Dia dituduh menyembunyikan barang bukti dalam kasus kriminal yang melibatkan adiknya.

Sun, yang diduga sebagai perantara kekuasaan kelompok tersebut, adalah wakil menteri Kementerian Keamanan Publik hingga 2020.

Mantan Ibu Negara Malaysia Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda 3 Triliun Rupiah

Mantan Ibu Negara Malaysia Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda 3 Triliun Rupiah

Gadunslot88 – Pil pahit tidak hanya dirasakan oleh Najib Razak mantan Perdana Menteri Malaysia, akan tetapi kini juga dirasakan oleh Istrinya, Rosmah Mansor. Keduanya saat ini harus mendekam di penjara karena kasus korupsi terbesar di negara itu.

Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada Kamis (1/9) menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 970 juta ringgit atau sekitar Rp3 triliun kepada Rosmah, ia dinyatakan bersalah atas tiga tuduhan korupsi. Dilansir dari Nikkei Asia, denda tersebut dikabarkan merupakan hukuman tertinggi yang pernah dijatuhkan oleh pengadilan Malaysia.

Mantan ibu negara itu diduga meminta imbalan sebesar 187,5 juta ringgit atau setara Rp 623 miliar sebagai balasan karena telah membantu Saidi Abang Samsudi, mantan direktur Jepak Holdings dalam memenangkan kontrak dengan pemerintah senilai 1,25 miliar ringgit (Rp4,1 triliun) untuk memasok energi ke 369 sekolah umum. Ia juga menerima suap sebesar 6,5 juta ringgit, keduanya didapatkan karena kapasitasnya sebagai istri perdana menteri.

Baca juga : Eks Bendahara Damkar Depok Didakwa Kasus Korupsi Rp 1,2 M

Hakim Mohamed Zaini Mazlan mengatakan penuntutan berhasil dilakukan tanpa adanya keraguan dalam membuktikan tiga dakwaan terhadap Rosmah Mansor sehubungan dengan meminta dan menerima suap dari proyek pembangkit listrik tenaga surya ke sekolah-sekolah umum. Namun pengadilan memberikan izin penundaan eksekusi, sambil menunggu banding.

Sementara itu sebelum hukuman dikeluarkan, Rosmah mulai menangis sambil berlinang air mata. Ia membantah tuduhan tersebut dengan dalih bahwa jika dia ingin meminta uang, dia bisa melakukannya sambil mengepalai berbagai proyek sosial lainnya sebagai istri perdana menteri. Lebih lanjut dia mengungkapkan telah dijebak atas kejahatan itu.

“Tidak ada yang melihat saya mengambil uang, tidak ada yang melihat saya menghitung uang. Tapi kalau itu kesimpulannya, saya serahkan kepada Allah kebenaran akan keluar,” ujarnya sambil meminta keringanan hukum.

10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia

10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia

Gadunslot88 – Belum selesai persoalan korupsi di masa lalu, kasus-kasus baru terus bermunculan seiring berjalannya waktu. Bahkan, banyak di antara para koruptor itu masih bebas berkeliaran.

Tak tanggung-tanggung, negara harus merugi triliunan rupiah akibat ulah para koruptor tersebut.

Terbaru, kasus yang menyeret nama Surya Darmadi dan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman disebut menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp 78 triliun.

Baca juga : 4 Kasus Korupsi Terbesar di Dunia

Berikut 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia, dirangkum dari beberapa pemberitaan Kompas.com:

1. Kasus penyerobotan lahan di Riau

Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group.

Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1998-2008.

Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group.

Diketahui, Raja Thamsir Rachman pernah melawan hukum dengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada lima perusahaan milik PT Duta Palma Group.

Surya Darmadi kemudian mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

Apabila terbukti di pengadilan, kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp 78 triliun.

2. Kasus PT TPPI

Kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPP) menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 37,8 triliun.

Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono telah divonis 12 tahun penjara.

Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron.

3. Kasus korupsi PT Asabri

Dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero), negara harus merugi Rp 22,7 triliun.

Diketahui, jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksa dana bersama dengan pihak swasta.

Sebanyak tujuh orang telah divonis bersalah dalam kasus ini.

Mereka adalah Adam Rachmat Damiri (Dirut Asabri 2011-2016), Sonny Widjaja (Dirut Asabri 2016-2020), dan Bachtiar Effendi (Direktur Investasi dan Keuangan Asabri 2008-2014).

Kemudian Hari Setianto (Direktur Asabri 2013-2014 dan 2015-2019), Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra), Lukman Purnomosidi (Direktur Utama PT Prima Jaringan), serta Jimmy Sutopo (Direktur Jakarta Emiten Investor Relation).

4. Kasus korupsi PT Jiwasraya

Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp 12,4 triliun.

Sebanyak enam orang telah divonis bersalah, yaitu Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya), Hendrisman Rahim (mantan Direktur Utama Jiwasraya), Syahmirwan (mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya), Joko Hartono Tirto (Direktur PT Maxima Integra), Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama PT Hanson International) dan Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra).

Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 16,8 triliun.

5. Kasus Bank Century

Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Century. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 7 triliun.

Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara atas kasus tersebut.

Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century telah menyebabkan kerugian negara Rp 689,394 miliar. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun.

6. Kasus korupsi Pelindo II

Pada 2020, BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo II.

Dalam laporan tersebut diketahui empat proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun.

Empat proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobile crane dan quay crane container yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK.

Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.

7. Kasus korupsi bupati Kotawaringin Timur

Kasus korupsi yang nilainya cukup fantastis selanjutnya yakni kasus korupsi yang menyeret Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi.

Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut hingga Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar AS.

Berstatus tersangka, Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan.

Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012.

8. Kasus SKL BLBI

Kasus surat keterangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) ini terjadi pada 2004 silam saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI.

Berdasarkan audit yang dilakukan BPK, nilai kerugian keuangan negara mencapai 4,58 triliun.

9. Kasus korupsi e-KTP

Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama.

Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun.

Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong.

10. Kasus korupsi proyek Hambalang

Hasil audit BPK menyebutkan bahwa kasus korupsi proyek Hambalang ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 706 miliar.

Akibat korupsi tersebut, megaproyek wisma atlet Hambalang mangkrak pada 2012.

Beberapa nama yang ikut terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Kemenpora Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh.

4 Kasus Korupsi Terbesar di Dunia

4 Kasus Korupsi Terbesar di Dunia

Gadunslot88 – KORUPSI adalah suatu tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal itu tertuang dalam Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001.

Korupsi bukanlah hal yang asing. Kejahatan ini terjadi di banyak negara dan menjadi masalah yang harus diatasi dengan segera karena menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Berikut beberapa kasus korupsi paling besar yang pernah ada di dunia yang dihimpun Litbang MPI.

1. Kasus Suap Siemens

Terjadi korupsi paling besar di Jerman yang melibatkan Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG), sebuah perusahaan multinasional yang berkiblat di bidang konstruksi, komunikasi, transportasi, serta peralatan medis. Bahkan kasus tersebut dianggap sebagai kasus paling hina di dunia. Reputasi Siemens sebelumnya dipandang sangat baik, sampai pada 15 November 2006, polisi menggebrek kantor pusat mereka di Munich atas tuduhan penyuapan.

Siemens diketahui menghabiskan uang sekitar USD1,36 miliar yang dimulai dari tahun 2001 hingga 2007 untuk menyogok pemerintah dan pegawai perusahaannya yang berada di berbagai negara dengan dalih sebagai pajak perusahaan. Hal tersebut dinamakan sebagai “nützliche aufwendungen” atau “pengeluaran yang bermanfaat”.

Akibatnya, negara tempat perusahaannya mengalami kerugian, sementara Siemens menjadi semakin “kaya”. Perusahaan Siemens pun mendapatkan sanksi sebesar USD1,6 miliar.

Baca juga : Soal Kasus Korupsi Sudrajad Dimyati, KPK dan Komisi Yudisial Saling Bertukar Data

2. Korupsi Sani Abacha

Sani Abacha adalah Presiden Nigeria periode 1993 – 1998. Ia wafat pada 8 Juni 1998. Di masa jabatannya, Abacha dianggap sebagai diktator lantaran pemerintahannya yang kejam. Ia bahkan tak segan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Setelah kematiannya, diketahui Sani Abacha melakukan korupsi sebesar USD3 miliar sampai USD5 miliar atau sekitar Rp43 triliun sampai Rp72 triliun.

Pada tahun 2014, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa lebih dari USD458 juta telah dibekukan oleh Abacha bersama para komplotannya di seluruh dunia. Akibat dari perbuatannya tersebut, Nigeria harus terseok-seok membayar “warisan” yang ditinggalkan Sani Abacha.

3. Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM Alberto Fujimuro

Selama masa jabatannya, mantan Presiden Peru Alberto Fujimuro berhasil “menipu” media dan masyarakatnya dengan menampakkan citra bersih. Padahal sebenarnya, pemimpin Peru ini melakukan penggelapan dana publik sebesar USD600 juta atau sebesar Rp8,7 triliun.
Tidak hanya itu, Alberto juga melakukan pelanggaran HAM. Alberto memerintahkan pembunuhan terhadap 10 petani di Pativilca pada tahun 1992. Selain itu ia juga terseret dalam kasus penculikan wartawan oposisi Peru Gustavo Gorriti dan pengusaha Samuel Dryer. Pria keturunan Jepang ini pun dijatuhi hukuman 25 tahun penjara oleh pengadilan.

4. Korupsi Pavlo Lazarenko

Pavlo Lazarenko adalah mantan Perdana Menteri Ukraina pada 1996 hingga 1997. Pavlo dipidana penjara pada tahun 2006 atas tuduhan pencucian uang, pemerasan, dan penipuan. Uang sebesar Rp3 triliun berhasil dikantongi oleh Lazarenko semasa jabatannya.

Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekeningnya di berbagai negara, seperti Polandia, Swiss, dan Antigua. Lalu ia melakukan pencucian uang melalui perusahaan kulit di Amerika Serikat untuk kemudian digunakan guna membeli properti.

Mereka yang Terjerat Korupsi Tahun Ini, dari Rektor hingga Hakim Agung

Mereka yang Terjerat Korupsi Tahun Ini, dari Rektor hingga Hakim Agung

Gadunslot88 – Kasus korupsi menjadi persoalan serius bagi semua negara, tak terkecuali Indonesia. Akibat ulah para koruptor ini, negara mengalami kerugian triliunan rupiah.

Tahun ini saja, beberapa kasus korupsi bernilai fantastis dan menyeret nama sejumlah pejabat pemerintahan.

Berikut sejumlah kasus korupsi yang terungkap tahun ini:

1. Rektor Unila

Pada Agustus 2022, publik dikejutkan dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dan beberapa petinggi kampus.

Rektor Unila Karomani pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Rektur Unila Karomani diduga mematok tarif Rp 100-Rp 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa baru 2022 melalui jalur mandiri.

Baca juga : Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Sekda Flores Timur Ditahan

Disebutkan bahwa tarif Rp 100 juta merupakan jumlah minimal untuk meluluskan calon mahasiswa tersebut.

Uang tersebut di luar pembayaran resmi yang telah ditentukan pihak kampus.

2. Kepala daerah

Tahun ini, KPK juga melakukan OTT terhadap sejumlah kepala daerah.

Diawali dengan OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 5 Januari 2022. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Jumlah uang yang diterima politisi Partai Golkar itu nilainya fantastis, yakni mencapai Rp 5,7 miliar.

Selanjutnya, Bupati Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur Abdul Gafur Mas’ud juga terjaring OTT pada 12 Januari 2022.

Pengungkapan korupsi yang menyeret nama Abdul Gafur berawal dari informasi masyarakat soal dugaan adanya penerimaan uang oleh penyelenggara negara terkait proyek dan izin usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada April 2022, Bupati Bogor Ade Yasin juga tak luput dari jerat korupsi.

Ia divonis 4 tahun penjaran karena terbukti secara sah melakukan suap terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Sebulan yang lalu, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo juga terjaring OTT KPK bersama puluhan orang lainnya, terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming juga terjerat kasus korupsi dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penerbitan izin tambang.

KPK menduga, Maming menerima suap dalam kurun waktu 20 April 2014 hingga 17 September atau tujuh tahun terkait izin usaha pertambangan (IUP).

3. Hakim Agung

Kasus korupsi terbaru yang mendapat sorotan publik adalah dugaan suap penanganan perkara di Mahkama Agung (MA).

KPK telah menetapkan hakim agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di MA.

Tersangka lainnya adalah Elly Tri Pangestu selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Kemudian, Redi dan Albasri yang merupakan PNS di MA, Yosep Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto dari pihak swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID.

Mereka terjaring OTT KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9/2022).

Dalam upaya tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 205.000 dolar Singapura dan Rp 50 juta.

Korupsi Bansos Kebakaran, Mantan Kepala Dinsos Kabupaten Bima Ditahan

Korupsi Bansos Kebakaran, Mantan Kepala Dinsos Kabupaten Bima Ditahan

Gadunslot88 – Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Andi Sirajudin, akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Rabu (21/9/2022).

Andi Sirajudin ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) kebakaran senilai Rp 2,3 miliar tahun anggaran 2020.

“Betul kami lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, terhitung sejak hari ini tertanggal 21 September sampai 10 Oktober 2022 atau selama 20 hari di Rutan Polres Bima,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima, Andi Sudirman, Rabu.

Sudirman mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi dana bansos kebakaran tersebut, Andi Sirajudin disangkakan dengan Pasal 11 atau 12e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan korupsi yang dilakukan Andi Sirajudin yaitu dengan cara memotong dana bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 1,5 juta.

“Kerugian negara itu dari praktik pemotongan yang dilakukan tersangka, karena itu adalah uang negara. Dipotong bervariasi dari penerima manfaat, mulai Rp 500.000 sampai Rp 1,5 juta sesuai dengan tingkat kerusakan rumah korban,” jelasnya.

Baca juga : 5 Jurusan Kuliah Ini Cocok Buat Kamu yang Suka Menulis

Terkait dengan penahanan terhadap dua tersangka lainnya, yakni Kabid Linjamsos pada Dinsos Bima, Ismun dan seorang pendamping bernama Sukardi, Sudirman mengaku masih menunggu progres penyidikan.

“Untuk dua tersangka lain menunggu kinerja tingkat penyidik,” ujarnya.

Andi Sirajudin merupakan satu dari tiga orang tersangka yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bansos senilai Rp 2,3 miliar tahun 2020.

Dua tersangka lain yakni Kabid Linjamsos pada Dinsos Bima, Ismun dan seorang pendamping bernama Sukardi.

Mereka mejalankan aksinya dengan memotong dana bantuan bagi tiap korban kebakaran dengan dalih untuk biaya administrasi pencairan. Nilainya paling rendah Rp 1 juta.

Kasus ini terkuak setelah muncul keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka mengeluhkan terkait adanya pemotongan bantuan oleh penyalur dengan alasan biaya administrasi.

Dari hasil penyelidikan terungkap korban pemotongan yakni 33 Kepala Keluarga (KK) dari Desa Renda, 10 KK dari Desa Ngali, 40 KK di Desa Karampi dan 14 KK di Desa Naru.