Eks Dirjen Hortikultura Kementan Didakwa Korupsi Rp 12,9 Miliar

korupsi

Eks Dirjen Hortikultura Kementan Didakwa Korupsi Rp 12,9 Miliar – Eks direktur jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim didakwa menjalankan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp 12.947.841.604 atau Rp 12,9 miliar.

“(Perbuatan terdakwa) Merugikan keuangan negara Kementerian Pertanian sejumlah Rp 12.947.841.604, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Hamisena dalam persidangan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Adapun tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Hasanuddin itu berhubungan aktivitas pengadaan. Yaitu fasilitasi sarana budi tenaga yang mendorong pengaturan organisme pengganggu tanaman (OPT) dalam rangka belanja barang jasmani lainnya di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI pada tahun anggaran 2013 untuk masyarakat atau pemerintah tempat.

Menurut jaksa KPK, Hasanuddin menambah volume aktivitas dalam penganggaran tanpa menjalankan analitik ataupun identifikasi keperluan yang sesungguhnya. Dia juga memberi bimbingan spesifikasi pengadaan pupuk ke merek Rhizagold dan menjalankan penggelembungan harga barang pengadaan.

Selanjutnya, Hasanuddin juga menentukan keputusan kategori tani penerima bantuan mendahului tanggal yang sesungguhnya. Perbuatan-tindakan hal yang demikian diukur bertentangan dengan Aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Aturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca juga: Gadis 16 Tahun Ini Dibully Pelayan Cepat Saji

Perbuatan Hasanuddin ini diukur sudah memperkaya dirinya sendiri, pihak-pihak lain, dan korporasi. Adapun pihak-pihak lain yang ikut diuntungkan itu ialah pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Hortikultura Eko Mardiyanto sebesar Rp 1,05 miliar, Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (HNW) Sutrisno sebesar Rp 7,3 miliar, adik kandung Hasanuddin Nasser Ibrahim sebesar Rp 725 juta, dan pemilik PT Karya Muda Jaya (PT KMJ) Subhan sebesar Rp 195 juta.

Kemudian, CV Restu Putra diperkaya sejumlah Rp 1,7 miliar, PT HNW Rp 2 miliar, dan CV Danaman Surya Lestari sejumlah Rp 200 juta. Atas perbuatannya, Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Korupsi Bansos Kebakaran, Mantan Kepala Dinsos Kabupaten Bima Ditahan

Korupsi Bansos Kebakaran, Mantan Kepala Dinsos Kabupaten Bima Ditahan

Gadunslot88 – Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Andi Sirajudin, akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Rabu (21/9/2022).

Andi Sirajudin ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) kebakaran senilai Rp 2,3 miliar tahun anggaran 2020.

“Betul kami lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, terhitung sejak hari ini tertanggal 21 September sampai 10 Oktober 2022 atau selama 20 hari di Rutan Polres Bima,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima, Andi Sudirman, Rabu.

Sudirman mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi dana bansos kebakaran tersebut, Andi Sirajudin disangkakan dengan Pasal 11 atau 12e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan korupsi yang dilakukan Andi Sirajudin yaitu dengan cara memotong dana bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 1,5 juta.

“Kerugian negara itu dari praktik pemotongan yang dilakukan tersangka, karena itu adalah uang negara. Dipotong bervariasi dari penerima manfaat, mulai Rp 500.000 sampai Rp 1,5 juta sesuai dengan tingkat kerusakan rumah korban,” jelasnya.

Baca juga : 5 Jurusan Kuliah Ini Cocok Buat Kamu yang Suka Menulis

Terkait dengan penahanan terhadap dua tersangka lainnya, yakni Kabid Linjamsos pada Dinsos Bima, Ismun dan seorang pendamping bernama Sukardi, Sudirman mengaku masih menunggu progres penyidikan.

“Untuk dua tersangka lain menunggu kinerja tingkat penyidik,” ujarnya.

Andi Sirajudin merupakan satu dari tiga orang tersangka yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bansos senilai Rp 2,3 miliar tahun 2020.

Dua tersangka lain yakni Kabid Linjamsos pada Dinsos Bima, Ismun dan seorang pendamping bernama Sukardi.

Mereka mejalankan aksinya dengan memotong dana bantuan bagi tiap korban kebakaran dengan dalih untuk biaya administrasi pencairan. Nilainya paling rendah Rp 1 juta.

Kasus ini terkuak setelah muncul keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka mengeluhkan terkait adanya pemotongan bantuan oleh penyalur dengan alasan biaya administrasi.

Dari hasil penyelidikan terungkap korban pemotongan yakni 33 Kepala Keluarga (KK) dari Desa Renda, 10 KK dari Desa Ngali, 40 KK di Desa Karampi dan 14 KK di Desa Naru.

Jawa Barat Tergolong Dalam Antikorupsi Di Sekolah – Sekolah

Jawa Barat Tergolong Dalam Antikorupsi Di Sekolah – Sekolah

 

Jawa Barat Tergolong Dalam Antikorupsi Di Sekolah - Sekolah

Dari laman resmi Disdik Jabar, Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha menyampaikan jika Jabar dapat disebut sebagai leading dalam implementasi pendidikan antikorupsi.

Alasan Jabar Juara Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Dijelaskan Aida, ada tiga faktor yang menjadikan Jabar juara dibandingkan provinsi lainnya. Faktor tersebut meliputi pembuatan regulasi pendidikan antikorupsi gadunslot88 , penyuluhan antikorupsi, dan penguatan integritas.

Berikut faktor yang membuat Jabar juara:

1. Jabar menjadi provinsi pertama yang bergerak kencang membikin aturan pengajaran antikorupsi. Jabar telah mempunyai aturan ini lebih permulaan. Nantinya seluruh kabupaten/kota diharuskan punya aturan yang sama.

2. Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Jabar yang senantiasa aktif mengerjakan program atau aktivitas-aktivitas. Ini ialah salah satu pemicu implementasi pengajaran antikorupsi di Jabar berkembang.

3. Perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di kawasan Jabar melewati aktivitas atau program berkaitan implementasi pengajaran antikorupsi.

Dalam kans ini pula, Aida menyokong segala satuan pengajaran supaya gigih melaporkan program pengajaran antikorupsi yang dilaksanakan. KPK membutuhkan data laporan berkaitan aktivitas pengajaran antikorupsi.

“Kami sangat tahu di Jabar sudah melakukan pendidikan antikorupsi melalui insersi mata pelajaran PKN. Kita ingin menangkap informasi itu. Karena, walau sudah dilakukan, KPK belum mendapatkan laporannya secara detail,” terangnya.

Baca Juga : Cara Mendaftar PIP Kemendikbud

Tanggapan Kadisdik Jawa Barat

Walaupun Jabar telah diucapkan sebagai yang paling depan soal urusan implementasi pendidikan antikorupsi, tapi konsisten dijalankan dukungan dan dorongan agar semua satuan pendidikan dapat membuat laporan secara terperinci.

Kadisdik Jabar, Dedi Supandi malahan akan langsung mendorong kantor cabang dinas pendidikan kawasan untuk melakukan pendataan dan mendorong semua satuan pendidikan agar mengisi laporan aktivitas.

Kadisdik Jabar menambahkan, implementasi pendidikan antikorupsi di Jabar berkolaborasi dengan beraneka pihak, salah satunya dengan Kejaksaan Tinggi Jabar. Ia juga memperkenalkan terima beri terhadap semua pihak yang terlibat.

“Selain ide awalnya dengan KPK, di tengah jalan setelah kurikulum pendidikan antikorupsi hadir, Pak Kejati pun ikut andil memberikan praktik-praktik baik,” pungkas Dedi.