Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendukung pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di Indonesia sampai tingkat perguruan tinggi. Hal itu dapat diawali dari revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Metode Pengajaran Nasional (Sisdiknas).
Dalam draf revisi UU Sisdiknas, mesti belajar yang sebelumnya sembilan tahun diubah menjadi 13 tahun atau sampai SMA. Melainkan Huda mendukung agar mesti belajar diubah menjadi sampai tingkatan perguruan tinggi.
“Indeks partisipasi kasar di Indonesia terutamanya indeks partisipasi kasar di perguruan tinggi itu masih jauh banget, jadi lulusan SMA kita untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih tinggi banget,” kata Huda saat berbincang dengan merdeka.com pada Jumat 2 September lalu.
“Karena itu ini cuma akan dapat diintervensi dengan sistem kuliah murah, kuliah tidak dipungut bayaran aku mendukung revisi UU Sisdiknas yang kita bahas agar Wajar Dikdas (mesti belajar pendidikan dasar) 18 tahun dari 9 tahun, jadi artinya sampai perguruan tinggi nanti tidak dipungut bayaran cuma dengan itu akses perguruan tinggi dapat kita dorong,” sambungnya.
Huda mengucapkan, Wajar Dikdas 18 tahun ini sedang dikompromikan dengan pemerintah. Rencananya mesti belajar diawali dari tingkatan Paud.
Baca juga Pendidikan Karakter Generasi Z Di Era Digital
“Buah-anak telah dapat tidak dipungut bayaran di PAUD dan kesejahteraan guru-guru PAUD telah dapat dituntaskan jadi Wwajar Dikdas ini akan kita dorong dalam revisi dan ini menjadi penting karena berefek terhadap alokasi anggaran, berefek terhadap angka partisipasi kasar akan naik setinggi tingginya karena nanti kuliah tidak dipungut bayaran dengan wajar dikdas 18 tahun,” tuturnya.
Huda menjelaskan, skema kuliah tidak dipungut bayaran dapat melewati Kartu Indonesia Mahir Kuliah. Melainkan, dia mengakui KIP itu memang belum dapat menutupi biaya secara keseluruhan. Soal besaran anggaranya akan dia susun dalam revisi UU Sisdiknas.
“KIP ini baru dapat mengcover pertahun rata rata 200 ribu walaupun jumlah anak muda Indonesia yang kuliah pertahun dapat 1 sampai 2 jutaan,” sebutnya.
“Nanti akan kita rencanakan sebagai motivasi untuk penggunaan 20 persen anggaran pendidikan kita maunya ada pasal pasal yang mengendalikan berhubungan itu, tentu gak sedetil itu, karena mandatori yang sifatnya masih lazim nanti di PP nya,” tuturnya.
